Ketika Asnimar dan Jutaan Rakyat Miskin Dambakan Rumah, BTN Hadir dalam Program Sejuta Rumah

Oleh YURNALDI

Wartawan Utama

                Sabtu senja pekan lalu, mendung sudah di ambang pintu. Sebentar lagi malam datang menjelang. Hujan yang tiba-tiba lebat tentu saja mencemaskan bagi Asnimar (36), janda beranak tujuh, warga Korong Duku Banyak, Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, sekitar 35 km utara Padang, Sumatera Barat. Buru-buru Asnimar menyelesaikan pemasangan tenda plastik, yang akan menjadi tempat istirahat dia dan anak-anaknya.

            Tenda yang didirikan  seukuran 3x3 meter, yang memungkinkan masuknya becak ke dalam tenda. Becak menjadi tempat tidur bagi anak-anaknya, sepulang memulung. Sebagian anak-anaknya tidur di terpal bekas beralaskan karton. Kondisi memprihatinkan ini sudah berlangsung sejak lima bulan terakhir. Sejak meninggal suaminya, Darman Muntir, yang sehari-hari pedagang, Asnimar melanjutkan kehidupan dengan memulung.

 Dua putra Asnimar tertidur pulas di atas becak. (Foto: Rudi Yudistira)

            “Lebih baik saya tidur di dalam tenda, daripada bertengkar dengan sanak keluarga. Adik saya tidak sepaham dengan saya, sehingga lebih baik bermalam di tenda,” jelas Asnimar. Asnimar rindu memiliki rumah, tapi belum punya kesanggupan untuk itu. Kini, dua dari tujuh anaknya, Malianis (5) dan  Muhammad Jamil (7) menderita radang paru-paru dan peritonitis akut yang dikuatkan bukti diagnosa dokter. Jangankan untuk biaya berobat, mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja begitu susah. Tak jarang anak-anaknya makan hanya dengan nasih putih diberi garam sedikit.

            Melihat kesusahan hidup yang dijalani Asnimar bersama anak-anaknya yang putus sekolah, wartawan yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Padang Pariaman bahu-membahu dan bergotong-royong membangun rumah kecil yang layak huni, rumah semi permanen. Minimal, Asnimar yang ditinggal mati suaminya yang seorang pedagang, tak lagi tidur di tenda dan di becak. “Tekad PWI Padang Pariaman membangun rumah yang layak huni,” kata Ikhlas Bakri, Ketua PWI Padang Pariaman, kepada pers di Pariaman.

 PWI Pariaman dibantu sejumlah masyarakat bergotong royong membangun rumah semi permanen menerima sumbangan dari donator untuk pembangunan rumah semi permanen untuk Asnimar, janda miskin beranak tujuh. (Foto: tomi tanbijo)

            Secara terpisah, kehidupan susah dan keprihatinan juga melanda Jusmaini, Warga Nagari Kampung Limo Koto, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariman. Rumah kayu, nyaris rubuh dan beralaskan tanah itu, bukti faktual bahwa kemiskinan masih mendera sebagian warga.

            Menurut Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, di daerahnya terdapat 1.171 rumah tidak layak huni (RTLH). “Kita mengajak perantau dan donatur turut membantu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” ujarnya.

            Secara global, di balik keindahan alam yang memesona di Ranah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan relatif tinggi. Data pada Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2017), angka kemiskinan pada posisi Maret 2016 naik 6,30 persen menjadi 371.555 orang. September 2015 penduduk miskin di daerah berpenduduk 5.190.000 jiwa (2015) ini sebanyak 349.529 orang.

            Sedangkan secara nasional, penduduk miskin di Indonesia, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, pada posisi Maret 2016 sebanyak 28,01 juta (10,86 persen). Berkurang sebanyak 0,50 juta dibandingkan kondisi September 2015 yang mencapai 28,59 juta orang.

            Terlepas dari kondisi kemiskinan itu, yang mesti menjadi fokus perhatian pemerintah adalah bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kantor berita BBC (bbc.news) tahun 2015 melaporkan, dari sekitar 240 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat 60 persen atau sekitar 150 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di rumah yang tidak layak huni.

            Namun Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanudin mengatakan, masih ada 3,4 juta penduduk Indonesia tinggal di rumah tak layak huni dan 13 juta lainnya tidak memiliki rumah. “Jumlah itu dinilai akan terus bertambah seiring adanya pernikahan, perceraian, dan kelahiran. Pada kepala daerah diimbau membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) agar masyarakat mendapat rumah,” katanya.

            Menurut Syarif Burhanudin, sistem sewa bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp4 juta. Saat ini hampir 40 persen dari total penduduk Indonesia menyicil rumah, namun penghasilannya juga di bawah Rp4 juta. Sistem sewa rumah adalah solusi terbaik sambil menunggu tabungan mereka cukup untuk membeli rumah,” ujar Syarif, 11 April 2016.

           

Program Sejuta Rumah

            Pemerintah jelas tak menginginkan rakyatnya miskin tak berdaya tinggal di gubuk derita, rumah tak layak huni. Juga tak menginginkan ada warga yang sepanjang hayatnya tak memiliki rumah. Jika kebutuhan pokok berupa rumah sudah terpenuhi, maka kehidupan masyarakat bisa lebih baik. Lingkungan juga menjadi lebih baik, karena pemukiman kumuh bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Untuk itu, pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan Program Sejuta Rumah, 29 April 2015 lalu.

 Presiden Indonesia Joko Widodo pada Peluncuran Program Nasional Sejuta Rumah, 29 April 2015.(Foto Sekkab.go.id)

            Yang disasar tentu saja kalangan keluarga miskin, dengan menyediakan rumah bersubsidi, dengan harga dan cicilan yang terjangkau. Rumah yang dibangun merupakan kategori rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Sehingga diharapkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti nelayan dan buruh, juga TNI/Polri.

            Presiden Joko Widodo mengatakan, angka satu juta itu sebetulnya kalau regulasinya mendukung, itu sangat cepat sekali kebutuhan perumahan itu bisa kita bangun. Tidak tergantung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bisa disalurkan ke pengembang swasta lewat Bank Tabungan Negara, misalnya, semua bisa dilakukan. “Inilah saya kira terobosan-terobosan yang perlu kita kerjakan agar kecepatan pembangunan itu betul-betul bisa dilakukan,” ujarnya.

            Program Sejuta Rumah meliputi 603.516 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit rumah lainnya untuk non-MBR. Pemerintah memberikan sejumlah kemudahan, antara lain pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibagi dalam sembilan zona, sehingga harga rumah berbeda antara zona yang satu dengan zona lainnya. Contoh, harga jual 1 unit rumah di kawasan Jabodetabek maksimal Rp120 juta, di Jawa (selain Jaboetabek) Rp 105 juta, di Sumatera (selain Babel) Rp105 juta, di Kalimantan Rp118 juta, Sulawesi Rp110 juta, dan di Papua serta Papua Barat harga satu unit rumah mencapai Rp165 juta.

            Selain bebas PPN, Program Sejuta Rumah juga memberikan syarat uang muka yang kecil, yakni hanya 1 persen dari total harga rumah. Beda dengan uang muka perumahan komersial yang berkisar 20 persen sampai 30 persen dari total harga rumah. Lalu, beban bunga hanya 5 persen. Lebih ringan 2,5 persen dibandingkan dengan bunga program perumahan komersial. Untuk Program Sejuta Rumah ini, tenor pembayaran kredit relatif lama, sampai dengan 20 tahun, dengan angsuran sebesar Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per bulan.

            Ada 2 jenis rumah yang akan dibangun pemerintah dalam Program Sejuta Rumah ini. Pertama bentuk Rumah Setapak dan yang kedua bentuk Rumah Susun. Untuk rumah setapak, disyaratkan penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk bisa memiliki rumah susun, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta per bulam.

Selain itu calon pembeli juga harus mempunyai data yang menunjukkan jika dirinya belum memiliki tempat tinggal. Selanjutnya, calon pembeli harus membuat surat pernyataan belum pernah mendapat subsidi rumah dari pemerintah atau swasta. Karena rumah murah dari Program Sejuta Rumah ini hanya ditujukan untuk rumah pertama sehingga calon pembeli harus belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.

Ketentuan selanjutnya adalah calon pembeli harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini akan digunakan untuk pendataan  dalam mendapatkan rumah murah dari Program Sejuta Rumah. Hal lain yang harus dicatat adalah calon pembeli adalah tidak boleh menyewakan atau mengalihkan kepemilikan dalam 5 tahun. Kalau ada yang menyewakan maka harus dikembalikan ke pemerintah. Syarat dan ketentuan ini digunakan supaya pemberian rumah dari Program Sejuta Rumah tersebut tidak disalah gunakan dan tidak salah sasaran.

“Pada tahun 2016 ini program sejuta rumah masih menargetkan pembangunan 1.000.000 unit rumah. Adapun target pembangunan rumah untuk MBR nantinya akan lebih besar yakni mencapai 700.000 unit rumah, sedangkan non-MBR hanya 300.000 unit rumah,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat Rapat Koordinasi Program Sejuta Rumah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (1/3).

Syarif menjelaskan, berdasarkan sasaran Program Sejuta Rumah tahun 2016 ditetapkan bahwa pembangunan rumah untuk MBR nantinya akan lebih banyak daripada rumah non MBR. Pembangunan rumah untuk MBR yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR sesuai APBN hanya sebanyak 113.422 unit dan rumah MBR yang dibiayai non-APBN adalah 586.578 unit. Sedangkan sisanya yakni rumah non-MBR 300.000 unit diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan umum.

“Dari 113.422 unit rumah MBR yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan Rusunawa 12.072 unit, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui peningkatan kualitas rumah 94.000 unit dan pembangunan rumah baru MBR sebanyak 1.000 unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 6.350 unit.  Adapun pembangunan rumah MBR yang melalui non-APBN adalah lewat penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan non-FLPP,” jelasnya.

 Perumahan Batang Kabung Asri, Kota Padang, memanfaatkan KPR BTN (foto: yurnaldi)

Menurut data, di Provinsi Kalimantan Barat akan dibangun rumah setapak 15.893 unit. Provinsi Kalimantan Selatan rumah setapak sebanyak 8.429 unit. Provinsi Kalimantan Utara 320 rumah setapak. Provinsi Kalimantan Tengah rumah setapak 975 unit. Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5.832 unit. Selain itu masih ada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Jumlah unitnya tidak sama tiap provinsi, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-asing daerah.

Daftar Proyek Program Sejuta Rumah ini rencananya dibuat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pertama Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang akan dibuat 5.954 unit rumah setapak. Provinsi Sumatera Utara sebanyak 16.305 unit rumah setapak dan rumah susun sebanyak 1.832 unit. Untuk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3.332 unit rumah setapak. Provinsi Riau akan dibangun sebanyak 6.523 unit rumah setapak. Untuk Provinsi Kepulauan Riau akan dibuat rumah setapak sebanyak 7.721 unit. Provinsi Lampung akan dibangun rumah setapak sebanyak 9.032 unit. Selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan akan dibangun rumah setapak sebanyak 7.926 unit dan rumah susun sebanyak 2000 unit. Untuk Provinsi Jambi akan dibuat rumah setapak sebanyak 4.344 unit. Provinsi Bengkulu akan dibangun 5.426 unit rumah setapak. Di Provinsi Bangka Belitung akan dibangun 7.530 unit rumah setapak.

Provinsi Banten akan direncanakan dibangun rumah setapak sebanyak 14.615 unit. Untuk Provinsi Yogyakarta akan dibangun rumah setapak sebanyak 977 unit. Provinsi DKI Jakarta akan dibangun rumah setapak sebanyak 50 unit dan rumah susun sebanyak 15.903 unit. Selanjutnya untuk daerah Jawa Barat akan dibangun rumah setapak sebanyak 74.263 unit dan   rumah susun sebanyak 3.754 unit. Untuk provinsi Jawa Tengah akan dibangun rumah setapak 11.720 unit dan rumah susun 350 unit serta rusunnawa sebanyak 184 unit. Provinsi Jawa Timur akan dibangun rumah setapak 26.717 unit dan rusunnami 1,200 unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menyatakan program satu juta rumah terealisasi 805.169 unit tahun 2016 atau sekitar 80,51 persen dari target. Rinciannya 569.382 unit merupakan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdiri dari atas rumah susun sewa, rumah khusus, dan rumah swadaya. Sedangkan 235.787 unit lainnya adalah rumah non_MBR. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 lalu yang hanya terealisasi 699.770 unit. Dia mengimbau masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang perkembangan Program Sejuta Rumah untuk mengakses website sejutarumah.id.

“Masyarakat bisa mengakses website sejutarumah.id untuk mengetahui informasi tentang Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan presiden,” ujar  Syarif Burhanuddin, Selasa (3/1/2017) di Jakarta. Masyarakat yang ingin bertanya lebih jauh tentang program tersebut juga bisa mengirimkan pertanyaan via email ke sejutarumah@pu.go.id dan info@sejutarumah.id.

Meskipun koordinasi terus dilaksanakan, Syarif menjelaskan, pihaknya mendata setidaknya ada tujuh kendala yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan program sejuta rumah ini. Pertama, belum tersosialisasinya dengan baik Program Sejuta Rumah kepada pemangku kepentingan di daerah. Kedua, data perumahan yang kurang akurat, ketiga adalah perumahan belum menjadi program utama pemerintah daerah, ke empat yakni regulasi pemerintah daerah terkait pembangunan rumah/perumahan belum mendukung.

Kelima, jenis perizinan/non perizinan pembangunan perumahan, persyaratan dan proses penerbitan masih cukup banyak, keenam adanya kerbatasnya lahan dan harga tanah yang mahal, dan ke tujuh adalah tingginya persyaratan KPR oleh Bank Indonesia

“Untuk mencapai target Program Sejuta Rumah ini semua pihak dapat saling bekerjasama di lapangan. Dan kami berharap Pemda pun bisa mempermudah perijinan pembangunan rumah bagi MBR di daerah sehingga seluruh masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau,” harapnya.

Peran Bank Tabungan Negara

DBM Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang, Bahruddin, kepada KabarMinang.com di Padang mengatakan, antusias warga Sumatera Barat untuk mendapatkan pembiayaan rumah dari BTN terus meningkat. Termasuk untuk Program Sejuta Rumah. “Tahun 2017 kita menargetkan Rp500 miliar untuk pembiayaan perumahan. Sebesar Rp400 miliar di antaranya khusus KPR , sedangkan tahun 2016 realisasi  Rp338 miliar,” katanya.

Dia menjelaskan, tahun 2017 juga sudah ada kesepahaman tripatrit antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengembang dan BTN. Untuk kalangan guru anggota PGRI, rumah bersubsidi bunganya 5 persen sampai lumas, dengan harga jual rumah Rp123 juta. Sedangkan untuk rumah non-subsidi bunganya 8,73 persen sampai 10,25 persen, tergantung masa pelunasan 1 sampai 5 tahun. “Posisi sekarang, pembiayaan rumah oleh BTN di Sumatera Barat sebesar Rp1,3 triliun,” ungkap Bahruddin.

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang, Sumatera Barat. (Foto Yurnaldi)

Dia menjelaskan, tahun 2017 juga sudah ada kesepahaman tripatrit antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengembang dan BTN. Untuk kalangan guru anggota PGRI, rumah bersubsidi bunganya 5 persen sampai lumas, dengan harga jual rumah Rp123 juta. Sedangkan untuk rumah non-subsidi bunganya 8,73 persen sampai 10,25 persen, tergantung masa pelunasan 1 sampai 5 tahun. “Posisi sekarang, pembiayaan rumah oleh BTN di Sumatera Barat sebesar Rp1,3 triliun,” ungkap Bahruddin.

Secara terpisah, Direktur Utama BTN Maryono kepada pers di Jakarta mengatakan, karena core business (bisnis inti) Bank Tabungan Negara adalah memberikan kredit pembiayaan rumah, maka untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah ini (BTN)  pemerintah lebih banyak mengarahkan ke BTN, di mana sekitar 94% pengadaannya diserap oleh BTN. Pembangunan rumah ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama dibangun hunian murah sebanyak 331.693 unit, dengan rincian 305.727 unit rumah setapak, 25.678 unit rusunami, dan 288 unit rusunawa.

Menurut dia, rendahnya uang muka rumah sebesar satu persen diyakini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Suku bunga yang ditetapkan dalam Program Sejuta Rumah ini sebesar 5 persen. Bunga itu tidak akan berubah-ubah selama 20 tahun. “Sehingga masyarakat akan punya dorongan untuk beli rumah ini,” tambahnya.

    Rusunawa bagi nelayan Purus, Kota Padang. (Foto yurnaldi)

           Pemerintah juga berusaha mengantisipasi bila terjadi kredit macet. Solusi yang akan diambil adalah rumah yang dibangun akan diasuransikan. Perusahaan asuransinya akan dilelang, tapi diutamakan pada asuransi dari BUMN. "Program pemerintah ini skemanya kredit KPR FLPP dengan subsidi. KPR ini di samping ada agunan rumah itu juga ada diasuransikan kreditnya, untuk mengeliminasi resiko bilamana ada kredit yang macet," Maryono menjelaskan.

PT BTN (Persero) Tbk atau BTN optimistis menyelesaikan mandat pemerintah sebagai integrator penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Program Sejuta Rumah yang ditetapkan oleh pemerintah. Sampai dengan 30 September 2016 Bank BTN telah merealisasikan kredit untuk mendukung Program Sejuta Rumah sebesar Rp49,7 Triliun, dengan jumlah pembiayaan KPR dan penyediaan Kredit Konstruksi sebanyak 467.153 unit rumah atau 82 persen dari target tahun ini yang mencapai 570.000 unit rumah.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, dengan berbagai stimulus kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mempercepat realisasi program tersebut, perseroan menaruh harapan yang sangat besar untuk dapat menjadi stimulan seluruh pihak terkait dengan Program Sejuta Rumah. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan pangsa pasar sebesar 32,8 persen per 30 Juni 2016, serta porsi pembiayaan pada kredit perumahan masih mendominasi dengan komposisi 91 persen atau sebesar Rp140,1 triliun dari total kredit yang disalurkan perseroan posisi per 30 September 2016 sebesar Rp153,8 triliun. Sementara sisanya yang sebesar 9 persen atau sebesar Rp13,7 triliun disalurkan untuk pembiayaan kredit non perumahan.
            Dari total kredit yang disalurkan ke sektor perumahan tersebut, 34,0 persen atau sebesar Rp52,3 triliun disalurkan untuk KPR subsidi. Sementara sebesar Rp58,6 triliun atau sekitar 38,1 persen disalurkan untuk KPR non subsidi. Sisanya masing-masing disalurkan untuk pembiayaan terkait perumahan sebesar Rp8,7 triliun dan kredit konstruksi sebesar Rp20,6 triliun.

            Maryono menjelaskan, komitmen PT Bank Tabungan Negara Tbk (Bank BTN) dalam mendukung program perumahan untuk rakyat terus dipertahankan. Selama 40 tahun, Bank BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk lebih dari 3,77 juta unit rumah dengan nilai kredit sebesar Rp178 triliun di seluruh Indonesia. Bank BTN konsisten berkontribusi di berbagai program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi seluruh segmen masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan.

Dalam perjalanannya selama 40 tahun Bank BTN ikut andil dalam program pembiayaan rumah yang diprakarsai oleh Pemerintah terutama program KPR Subsidi, dimulai sejak skema Kredit Likuiditas Bank Indonesia, subsidi bunga, subsidi uang muka hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Konsistensi Bank BTN juga teruji saat  dinamika ekonomi dan politik terjadi, penyaluran KPR Subsidi BTN tetap terdepan sehingga Bank BTN, berdasarkan data Kementerian PUPR  tetap mempertahankan pangsa pasarnya di KPR Subsidi sebesar 97 % (data per Juni 2016).
            Sebagai penguasa pasar, sejak tahun 1976 hingga September 2016 Bank BTN telah mengucurkan KPR Subsidi untuk 2,9 juta unit rumah dengan total kredit mencapai Rp 84,8 triliun. Kiprah Bank BTN untuk menyukseskan program pemerintah tidak hanya dalam pelayanan KPR Subsidi,tapi juga pada program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015. Pada program tersebut, Bank BTN mengucurkan KPR dan kredit konstruksi.

 Rumah tipe-36 KPR BTN di Perumahan Batang Kabung Asri, Kota Padang. (Foto Yurnaldi)

“Per 30 November 2016, dari target 570 ribu unit rumah, Bank BTN sudah menyalurkan KPR untuk 187.588 unit rumah dengan dukungan kredit konstruksi  belum KPR  sebesar  361.139 unit rumah,” kata  Maryono. Pencapaian tersebut sudah memenuhi  96 persen dari target. Untuk mengejar target, Bank BTN menawarkan sejumlah solusi dan strategi, diantaranya dengan inovasi digital lewat pengajuan aplikasi KPR secara online, dan mengoptimalkan situs www.btnproperti.co.id  memudahkan nasabah meraih properti impiannya.

Sementara untuk tahun 2017 mendatang, sesuai dengan amanat  pemerintah lewat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII untuk program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, BTN akan menguji coba skim KPR bagi pekerja informal dan Masyarakat berpenghasilan rendah.
            Pencapaian Bank BTN dalam mendukung program sejuta rumah, tidak lepas dari peranan Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mensinergikan BUMN lain, terutama BUMN Karya. Selain peran Pemerintah, Bank BTN juga banyak didukung oleh para pengembang properti yang selama ini menjadi mitra setia Bank BTN, tercatat sebanyak 3.000 pengembang yang telah bekerja sama dengan Bank BTN.(www.btn.co.id)

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, untuk mempercepat target penurunan backlog perumahan khususnya bagi MBR, perseroan melakukan sejumlah langkah penyederhanaan. Salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) dari 10 hari menjadi 3 hari. “Sekarang ini untuk pengajuan KPR BTN sampai dengan approval membutuhkan waktu 5-10 hari. Ini akan kami turunkan (percepat) menjadi tiga hari,” kata Maryono (26/10/2016).

Saat ini ada backlog perumahan mencapai 13,6 juta unit. Angka tersebut adalah berdasarkan laporan BPS tahun 2010. Menurut perhitungan Maryono, jika mengacu program satu juta rumah, maka dibutuhkan waktu 13 tahun untuk menyediakan perumahan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian diperkirakan kebutuhan 13,6 juta unit rumah baru akan terpenuhi seluruhnya pada 2028 mendatang. Namun, kata dia, BTN menargetkan percepatan pemenuhan seluruh kebutuhan perumahan, menjadi tahun 2024.

“Bagaimana untuk melakukan ini (percepatan)? BTN melakukan transformasi, kami melakukan langkah-langkah seperti menambah pengembangr, membangun digital banking, menambah outlet Griya KPR BTN semi mobile, dan percepatan prosedur permohonan KPR,” ucap Maryono.

Dengan langkah-langkah tersebut, penyediaan rumah BTN setiap tahun hingga 2024 akan meningkat.‎ Misalnya pada 2017, BTN akan membangun 859.000 rumah dan pada 2018 akan membangun 1,03 juta unit rumah.Pada tahun 2019 BTN menargetkan membangun 1,07 juta unit rumah, dan pada 2020 akan membangun sebanyak 1,3 juta unit rumah. Pembangunan rumah akan terus meningkat pada 2021 sebanyak 1,4 juta unit, 2022 sebanyak 1,5 juta unit, 2023 sebanyak 1,7 juta unit, hingga tercukupi semua kebutuhan perumahan pada tahun 2024.

KPR Mikro BTN

            Konsisten dalam perannya mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merilis produk Kredit Pemilikan Rumah baru bertajuk KPR BTN Mikro. Produk anyar ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  terutama  pekerja di sektor informal yang jumlahnya diprediksi mencapai 6,5 juta orang

            “Dengan KPR Mikro, Bank BTN membuka ruang bagi masyarakat yang lebih luas dalam memperoleh akses pembiayaan perumahan,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, saat meresmikan peluncuran KPR Mikro, belum lama ini. Adapun, produk KPR BTN Mikro membidik keluarga atau individu yang memilki penghasilan rata-rata 1,8 juta rupiah hingga  2,8 Juta rupiah per bulan.

            Segmen masyarakat ini merupakan segmen yang paling membutuhkan akses pembiayaan rumah, karena mereka tidak masuk dalam kategori penerima KPR Subsidi baik dalam skema  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang dikucurkan Pemerintah.

            Meski menyasar segmen MBR, KPR BTN Mikro bukan bagian dari program bantuan pendanaan program sejuta rumah yang dicanangkan Pemerintah. “Pendanaan KPR Mikro ini murni inisiatif Bank BTN,” ujar Maryono.

            Masyarakat pun tetap bisa menikmati bunga kredit murah. Dalam peluncuran produk KPR BTN Mikro, Bank BTN menawarkan promo bunga KPR BTN Mikro sebesar 7,99 persen per tahun (fixed). Selain bunga kredit yang rendah, angsuran pun dibuat dengan skema yang ringan, misalnya dibayar mingguan, atau harian. 

            Selain angsuran yang ramah di kantong, KPR BTN Mikro juga memberikan besaran uang muka yang ringan, tergantung pada kegunaan. KPR BTN  Mikro pun dapat dipergunakan untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian kavling, pembangunan rumah di atas lahan yang sudah dimiliki, serta perbaikan atau renovasi rumah.

            Maryono melanjutkan, untuk pembelian rumah pertama, Bank BTN menerapkan uang muka hanya sebesar 1 persen. Sementara untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka diwajibkan minimal 10 persen. Uang muka tersebut, bisa digunakan untuk mencairkan KPR Mikro, dengan plafon atau nilai maksimal 75 juta rupiah.

            Pembiayaan mikro ini juga bisa diberikan secara  berulang (repetitive) atau bergulir (revolving). Kemudian, jangka waktu kredit bisa sampai dengan 10 tahun. Selama  menggunakan produk KPR BTN Mikro, nasabah pun mendapatkan asuransi dari kredit properti yang diajukan.

"Tantangan penyediaan rumah selama ini, menjadi peluang bagi BTN sebagai perbankan yang paling siap dalam program satu juta rumah di tahun ini," kata Direktur Utama BTN, Maryono.*